Taman Kehati Provinsi Jawa Timur

Taman Kehati Provinsi Jawa Timur

resize_32522img3567

Taman Keanekaragaman Hayati merupakan lahan konservasi ek situ berbagai jenis tumbuhan lokal. Konservasi ek situ adalah konservasi   yang dilakukan di luar habitat alami dari berbagai jenis tumbuhan dan satwa.
Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai barang dan jasa mulai dari pangan, energi dan bahan produksi hingga sumber daya genetik bahan dasar pemuliaan tanaman komoditas serta obat. Selain itu keanekaragaman hayati juga berfungsi untuk mendukung sistem kehidupan, seperti menjaga kualitas tanah, menyimpan dan memurnikan serta menjadi reservoir air, menjaga siklus pemurnian udara, siklus karbon dan nutrisi.
Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dunia dan dikenal sebagai mega biodiversity country dengan berbagai kekayaan flora, fauna dan plasma nutfah. Eksploitasi terhadap keanekaragaman hayati, penebangan liar, konversi kawasan hutan menjadi areal lain, perburuan dan perdagangan satwa liar adalah beberapa faktor yang menyebabkan terancamnya keanekaragaman hayati. Pada saat ini kondisi keanekaragaman hayati Indonesia sangat mengkhawatirkan.
Berangkat dari hal tersebut di atas maka dibangunlah Taman Keanekaragaman Hayati oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan khusus di Jawa Timur Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Timur dibangun di Kabupaten Jombang yang berisi berbagai jenis tumbuhan lokal, langka dan endemis yang ada di Provinsi Jawa Timur.

TAMAN KEHATI PROVINSI JAWA TIMUR
Taman Kehati Provinsi Jawa Timur telah dibangun pada tahun 2010 di Kabupaten Jombang tepatnya di Ds. Panglungan Kec. Wonosalam. Secara umum kondisi fisik lokasi Taman Kehati merupakan wilayah dengan bentang alam yang kompak dan memiliki topografi yang cukup beragam dengan kelerengan antara 15 – 40%. Secara topografis, bentang lahan di wilayah perencanaan Taman Kehati terletak pada ketinggian rata-rata 500 m dpl.
Iklim rerata di lokasi pembangunan Taman Kehati memiliki suhu maksimum rata-rata mencapai 33°C sedangkan suhu minimum rata-rata mencapai 22°C, hari hujan per bulan sebesar 76 mm/bln dengan curah hujan 1.759 mm/th. Keberadaan hidrologi di lokasi pembangunan Taman Kehati mengandalkan air tanah hujan. Secara ekologis dan ekonomis areal yang tersedia merupakan areal yang dapat dikembangkan dan memiliki kesesuaian lahan untuk tanaman keras, perkebunan dan pertanian. Penutupan lahan memiliki penutupan vegetasi dengan penutupan tanaman semak belukar dan tanaman semusim.
Hingga pelaksanaan tahun 2011, kegiatan pembangunan Taman Kehati Provinsi Jawa Timur baru pada tahap penanaman, pemeliharaan dan pembangunan satu paket tandon air untuk mendukung kegiatan penyiraman. Jenis tanaman yang dikembangkan di Taman Kehati Profinsi Jawa Timur adalah sebanyak 85 jenis dengan jumlah 10.000 bibit. Bila dilihat tujuan dari pembangunan taman kehati, maka kondisi saat ini masih jauh dari harapan. Untuk itu perlu dukungan berbagai pihak  agar Taman Kehati Provinsi Jawa Timur dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

TUJUAN
Tujuan pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Timur antara lain :
•    Menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan lokal Jawa Timur dari ancaman kepunahan;
•    Membangun dan mengembangkan Taman Keanekaragaman Hayati sebagai kawasan konservasi eksitu;
•    Sebagai koleksi berbagai tumbuhan lokal dan langka;
•    Sebagai sumber benih dan bibit;
•    Sebagai sarana pendidikan, penelitian dan praktek pengenalan jenis-jenis tumbuhan lokal;
•    Sebagai sarana rekreasi dan ekowisata;
•    Sebagai ruang terbuka hijau.

SASARAN
Sasaran kegiatan pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Timur adalah :
•    Terdatanya berbagai informasi mengenai potensi tumbuhan lokal;
•    Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam konservasi keanekaragaman hayati;

Kebijakan Pembangunan Biogas Kabupaten Jombang

Kebijakan Pembangunan Biogas Kabupaten Jombang

resize_12694sapimurukan

Sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Jombang merintis pelaksanaan pembangunan biogas sebagai upaya menangani persoalan terkait pencemaran yang disebabkan oleh limbah kotoran sapi. Kegiatan pembangunan biogas diawali di sentra peternakan sapi perah yang berlokasi di Ds. Murukan Kec. Mojoagung. Di desa tersebut terdapat kurang lebih 60 peternak sapi dengan jumlah total sapi sebanyak ± 400 ekor. Maka dapat dibayangkan bila setiap ekor menghasilkan rata-rata 15 kg kotoran perhari maka setiap hari dihasilkan sebanyak 6000 kg kotoran yang sebagian besar langsung dibuang ke media lingkungan tanpa dilakukan pengolahan.

Selain di Ds. Murukan terdapat beberapa sentra peternakan sapi perah di wilayah Kec. Wonosalam, diantaranya berlokasi di Ds. Jarak, Ds. Galengdowo, Ds. Wonomerto, Ds. Panglungan dan Ds. Carangwulung. Di antara kelima desa tersebut perkembangan pembangunan biogas sangat pesat dilaksanakan di  Ds. Jarak. Sampai dengan tahun 2011 telah dibangun  sebanyak 24 unit biogas  dari yang semula hanya 2 unit pada tahun 2010 dengan volume yang beragam dari 4 m3 untuk 3 ekor sapi hingga ukuran besar 20 m3 untuk  15 ekor sapi. Dari jumlah biogas yang ada tersebut dapat mencukupi energi untuk ± 40 KK. Untuk tahun 2012 ini akan terus diupayakan pembangunan biogas di desa tersebut dengan harapan dapat terbentuk menjadi desa mandiri energi berbasis biogas.

Disamping pembangunan biogas untuk mengolah limbah peternakan sapi, tahun 2012 ini mulai dirintis pembangunan biogas untuk mengolah limbah dari industri tahu. Kegiatan ini akan dipusatkan di Dsn. Bapang Ds. Sumbrmulyo Kec. Jogoroto. Dusun tersebut merupakan sentra industri tahu dengan jumlah industri sebanyak 16  dan kapasitas produksi ± 20 ton/hari. Selama ini limbah yang dihasilkan dibuang langsung ke badan air  tanpa dilakukan pengolahan sehingga berdampak bukan hanya mencemari lingkungan akan tetapi juga konflik sosial. Melalui pembangunan biogas diharapkan dapat menjadi solusi atas semua persoalan yang ada.

Profil Kehati Kabupaten Jombang Tahun 2011

Profil Kehati Kabupaten Jombang Tahun 2011

resize_53519kelapagenjah

Latar Belakang

Kabupaten Jombang adalah salah satu kabupaten yang memiliki luas hutan terbesar di Jawa Timur, yaitu 20.085,242 ha. Dalam penelitian yang dilakukan oleh ECOTON tahun 2011, di kawasan Pegunungan Wonosalam Jombang ditemukan kurang lebih 150 jenis burung dimana sekitar 10% merupakan jenis yang dilindungi berdasarkan IUCN Redlist. Selain kaya akan keanekaragaman spesies hewan, Kabupaten Jombang juga memiliki keanekaragaman jenis tanaman kayu yang langka  seperti pohon adem ati, cembirit, dan pohon kendaraan, yang sudah sulit ditemui. Besarnya luasan hutan, keanekaragaman hayati yang tinggi, iklim yang sejuk, mata air yang melimpah dan kesuburan tanah adalah faktor – faktor  yang menarik banyak orang untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa memikirkan kelestarian lingkungan.

Kuatnya tekanan antropogenik yang mengeksploitasi seperti perambahan hutan, perburuan ilegal satwa yang dilindungi, over eksploitasi sumberdaya kehati terhadap ekosistem yang ada menyebabkan semakin cepatnya keanekaragaman hayati yang menghilang. Tidak adanya catatan atau data awal keanekaragaman hayati yang terdapat di suatu wilayah menyebabkan tidak diketahui seberapa besar keanekaragaman hayati yang telah hilang dan jenis mana sajakah yang telah mengalami penurunan populasi sehingga terjadi perubahan status. Untuk itu penting dilakukan penyusunan profil keanekaragaman hayati yang dapat digunakan sebagai database keanekaragaman hayati. Dengan adanya profil keanekaragaman hayati maka baik pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kekayaan hayati daerahnya dan seberapa besar ancaman yang ada terhadap kelestariannya.

Keanekaragaman hayati meliputi beberapa tingkatan, yaitu ekosistem, spesies, dan di dalam spesies atau genetik. Spesies tumbuhan atau tanaman dan spesies hewan atau binatang secara bersama-sama membentuk suatu masyarakat. Kumpulan makhluk hidup ini bersama lingkungan fisiknya secara menyatu membentuk ekosistem. Ekosistem dapat berbentuk alami, dapat juga buatan/binaan manusia. Di dalam ekosistem alami dan ekosistem buatan/binaan terdapat juga keanekaragaman. Keanekaragaman ekosistem,  baik yang alami maupun yang buatan/binaan diidentifikasi telah memberikan berbagai manfaat. Bila di suatu daerah terdapat lebih banyak ragam ekosistem, lebih besar pula peluang bagi daerah pemiliknya untuk memanfaatkan keanekaragaman ekosistem ini. Ekosistem pun dapat memberikan kontribusi manfaatnya dalam bentuk barang dan jasa.

Tingginya tingkat keanekaragaman hayati suatu daerah memberikan peluang pemanfaatan yang lebih tinggi, karena semakin banyaknya pilihan dan cadangan (dalam bentuk barang dan jasa) yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, daerah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar pula untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati dan bagian-bagiannya. Jelaslah bahwa keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungannya, baik dalam bentuk moneter maupun non moneter. Untuk mewujudkan manfaat keanekaragaman hayati secara nyata dan berkelanjutan, penguasaan pengetahuan dan tersedianya dokumen mengenai keanekaragaman hayati merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh daerah.

Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun profil keanekaragaman hayati ini untuk menginventarisasi potensi keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Kabupaten Jombang sebagai asset pembangunan yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Penyusunan dilakukan dengan  mengikuti panduan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang bertujuan untuk menginventarisasi keanekaragaman ekosistem dan keanekaragaman species yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, potensi – potensi pemanfaatannya serta ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Sasaran dari pembuatan profil keanekaragaman hayati adalah tersedianya database keanekaragaman hayati dari berbagai sudut pandang yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah kabupaten.

Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang merupakan gambaran keanekaragaman hayati yang dimiliki atau terdapat di wilayah Kabupaten Jombang. Profil keanekaragaman hayati daerah mempunyai manfaat dan nilai penting bagi Kabupaten Jombang sebagai data dasar mengenai keanekaragaman hayati Kabupaten Jombang dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penyusunan strategi dan rancang tindak pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.

Dasar Hukum

Penyusunan profil keanekaragaman hayati mengacu pada peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, serta pengelolaan kawasan lindungyang meliputi :
1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang PengesahanUnited Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
3.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
4.  Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000  tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
6.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004  tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006  tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
11.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12.   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup;
13.   Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru;
14.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
15.   Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
16.   Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;
17.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
18.   Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan;
19.   Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
20.   Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
21.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23.   Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24.  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
25.  Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
26.   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

Peran KLH dalam Bencana Merapi

KETAHANAN PANGAN ORGANIK BERBASIS BUDAYA MERAPI
Sebuah pengejawantahan peran Kementerian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kaidah pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Bencana Merapi.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tahun 2010-2014, KLH menetapkan tujuan dan sasaran terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan, KLH didukung oleh Pusat Pengelolaan Ekoregion (Sumatera, Jawa, Balinusra, Sumapua, Kalimantan).

Untuk mewujudkan salah satu tujuan dan sasaran KLH dalam mengatasi bencana lingkungan di wilayah merapi, maka KLH (Asdep Sampah) melalui PPEJ yang berkedudukan di Yogyakarta bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat/LSM lokal yang ada, berperan aktif mengatasi bencana sekaligus membangun perekonomian keluarga berbasis budaya lingkungan merapi. Dan untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka didirikan Posko Pengelolaan Sampah pada tanggal 6 nopember 2010.

Pada dasarnya tujuan, sasaran dan misi posko yang akan dicapai adalah memberikan motifasi harapan hidup dengan memberdayakan potensi lokal yang tersedia menuju terwujudnya ketahanan pangan organik berbasis budaya lingkungan (pengelolaan sampah).

Semenjak berdiri 6 Nopember 2010 yang lalu sampai hari ini, posko sampah tetap melakukan misinya di wilayah bencana merapi. Serangkaian aktifitas posko dapat digambarkan berikut ini  :

I.    Masa Tanggap Darurat
1)    Melaksanakan pemilahan dan pengolahan sampah pengungsi;
Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan BLH Propinsi DIY, LSM Lestari dan Komunitas Jejaring Sampah DIY yang dibantu Relawan Merapi, melakukan pengumpulan, pemilahan dan pencacahan sampah di barak pengungsian (prioritas sampah dapur umum TNI) untuk diolah menjadi pupuk organik.
Hasil pemilahan dan pengolahan sampah di 2 (dua) posko pengungsi sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

  1. Sampah Organik     = 33.201 KG
  2. Sampah Anorganik    =   3.772 KG

2)    Malaksanakan Livelihood & Traoma Healling;

  1. Bekerjasama dengan PT. Richindo Yogyakarta sebagai pelaksana kegiatan pada tanggal 25 Nopember 2010 Pukul 08.30 s/d 17.00 di Posko Pengungsi Taman Kuliner Condong Catur Yogyakarta;
    Peserta/audien yang hadir sebanyak 135 orang pengungsi baik pengungsi anak-anak maupun pengungsi dewasa.
  2. Posko Pengelolaan Sampah sebagai pelaksana kegiatan sampai sekarang di Posko Induk Pengelolaan Sampah Stadion Maguwoharjo dan didukung oleh Yayasan Yusuf Mansyur;
    Peserta/audien yang hadir adalah semua pengungsi yang berada di lantai 2 sayap kanan stadion Maguwoharjo.
  3. Posko Pengelolaan Sampah sebagai pelaksana kegiatan pada tanggal 2 s/d 3 Desember 2010 di Posko 2 Pengelolaan Sampah Gelanggang Pemuda (Youth Center) Kronggahan Sleman.
    Peserta/audien yang hadir meliputi : (1) 35 orang anak pengungsi usia 05 s/d 12 Tahun; (2) 20 orang pengungsi dewasa; dan (3) 15 orang relawan Posko termasuk mahasiswa KKN UGM.

II.    Pasca Erupsi
Melaksanakan pemulihan ekonomi keluarga berbasis budaya lingkungan (pengolahan sampah). Kegiatan ini difokuskan di wilayah dusun Kopeng dan Kepuh Harjo dan bekerja bersama dengan LPSM BINA KASIH Magelang (sdr. Vincen sebagai koordinator pertanian organik) didukung oleh Jejaring Sampah DIY dan LSM Lestari.

Dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang tersedia, melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan derajat hidup warga/korban erupsi dengan menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan Gunung Merapi, juga sekaligus memberikan alternatif mata pencaharian baru sehingga mampu menurunkan laju kerusakan lahan (erosi) dan kerusakan hutan (penggundulan) serta mendukung percepatan proses pemulihan kerusakan hutan/lahan TNGM.

Rangkaian kegiatan pemulihan ekonomi berbasis budaya lingkungan (pengelolaan sampah), meliputi :
1)    Mendirikan/melanjutkan posko pengelolaan sampah sebagai media senter/couching clinic;
2)    Membuat percontohan tanaman pangan organik pada lahan terbatas;
3)    Mengembangkan tanaman pangan organik skala industri (lahan terbuka);
4)    Melakukan pendampingan dan pelatihan teknis terapan;
5)    Melakukan pengembangan potensi pasar pertanian organik.

 

Informasi lebih lanjut, hubuni Barlin, SH, MS Kepala PPEJ

Pemanfaatan potensi sekitar menjadi pupuk cair (Bio-Qita)

Model  Pendampingan & Pemberdayaan Lingkungan
Green Economic ala Fence HO (LPSM Binadaya Kasih)

Bio-qita adalah pemanfaatan mikroba menjadi pupuk cair organik.
Mikroba yang digunakan adalah bukan mikroba dari luar negeri. Dikhawatirkan mikroba asing dapat merusak ekosistem lokal lantaran karakter fisiologisnya berbeda dengan mikroba lokal. Bio-Qita merupakan teknologi berbasis pemanfaatan mikroorganisme (mikroba) untuk meningkatkan produksi pertanian, menurunkan toksitas limbah beracun, dan meningkatkan kesehatan tanaman. Bio-Qita merupakan teknologi yang menjadikan pupuk organik sebagai pupuk penyubur tanaman. Teknologi yang digunakan dalam memperbanyak mikroba ini adalah fermentor dan teknologi inokulasi mikroba.
Mikroba lokal merupakan mikroba yang telah diketahui validitas jenisnya dan disimpan di dalam kultur koleksi, seperti Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium, Mikroriza, dan mikroba tanah yang menghasilkan senyawa metabolit sekunder untuk kesehatan tanaman, semisal Bacillus. Mikroba itu diproduksi menggunakan medium khusus sesuai dengan karakter fisiologinya.

Bahan :

  1. Limbah Pengolahan sampah pasar buah,
  2. Limbah Rumah Pemotongan Hewan dan peternakan,
  3. Limbah pemotongan ikan,
  4. Limbah Rumah Tangga Oganik (Cair),
  5. Umbi-umbian,
  6. Air
  7. Larutan Bio-Qita
  8. Gula pasir

Alat-alat yang digunakan :

  1. Sekop
  2. Ember untuk membuat larutan Bio-Qita
  3. Penutup (plastik, karung goni, alang – alang)
  4. Jerigen
  5. Drum plastik

Kelayakan ekonomis :
Bahan baku 1 (satu) liter : Rp. 2.000,-
Belanja Produksi             : Rp. 1.000,-
Tenaga kerja                  : Rp. 2.000,-
Pengemasan & Label       : Rp. 2.000,-
Marginal                         : Rp. 1.500,-
Pajak                             : Rp. 1.500,-
Total Rp. 10.000,- / liter

Dari 1 (satu) liter Bio Qita bisa dimanfaatkan untuk efisiensi tanaman, ternak atau ikan  yang mampu memberikan pengurangan biaya produksi sebesar 20-40% dari biaya sebelum menggunakan dan hasilnya lebih baik daripada sebelum menggunakan Bio-Qita.

Sumber :
Fence HO (LPSM Binadaya Kasih)

Terapan :
Posko Pengelolaan sampah (Pasca erupsi merapi)
informasi lebih lanjut hubungi
1. Fence HO Ketua LPSM Binadaya Kasih
2. Sugeng Wachyono Kasubid PSIL PPEJ
3. Telp. 0274-625800, 625811; email : publikasi_ppej@yahoo.co.id

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Merapi

Kajian yang dilakukan dengan menyusun rancangan strategis restorasi ekosistem gunung merapi, yaitu dengan menyusun ulang Tata ruang kawasan Merapi yang disesuaikan dengan perubahan bentang alam paska erupsi Merapi dan potensi sumberdaya alam, serta fungsi kawasan dan pertimbangan aspek sosial-ekonomi dan budaya masyarakat.

Sedangkan gambaran dokumen restorasi gunung merapi adalah :

  1. Dalam  menyusun pola ruang Gunungangapi Merapi mengacu pada sifat morfologi Gunungapi Merapi dengan mempertimbangkan ancaman bahaya yang akan terjadi;
  2. Pola ruang dibedakan menjadi 8 kawasan yaitu, kawasan larangan, tutupan (lindung), sabana kolektif, luberan, bahaya sekunder (sempadan sungai), hunian waspada, hunian siaga, dan hunian awas.
  3. Isu strategis terkait dengan sumberdaya air meliputi  ketersediaan air baku bagi pertanian dan PDAM/air bersih yang digunakan untuk kepentingan domestik; kerusakan lahan yang berdampak pada terganggunya fungsi resapan serta berkurangnya keanekaragaman flora dan  habitat fauna;
  4. Untuk merehabilitasi kerusakan lahan berupa erosi, banjir dan longsor dapat dilakukan secara mekanik dengan pembuatan teras atau parit sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng serta pemilihan vegetasi yang tepat sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya longsor dan erosi. Untuk solusi  jangka panjang diperlukan penyusunan masterplan lokasi, jenis, dan cara penghijauan sehingga bibit tanaman yang ditanam terencana dan sesuai dengan pertimbangan kondisi tanah/lahan, banjir lahar dingin dan curah hujan.
  5. Upaya atau program yang dirasakan strategis untuk dilakukan dalam menanggulangki keanekaragaman flora dan fauna yaitu dengan; (1) Suksesi alami, (2) Revegetasi secara langsung, (3) Revegetasi secara pengelolaan (cemplong);
  6. Isu strategis yang diangkat terkait dengan sosial ekonomi masyarakat adalah (1) Mempercepat bangkitnya perekonomian masyarakat pasca erupsi Merapi, (2) Meningkatkan wawasan masyarakat terhadap bencana (living with harmony), dan (3) Megembangan siste m peringatan dini (early warning system).

Untuk lebih lanjut, hubungi Setyo Winarso Kabid PPR dan PSDA PPEJ

Mengawal UU no 18 Tahun 2008

POSKO PENGELOLAAN SAMPAH
Peduli Erupsi Merapi 2010

Pada tanggal 26 Oktober 2010 terjadilah erupsi merapi tahap 1. Sebagai langkah pengejawantahan peran pengelolan lingkungan hidup dalam pelaksanaan tanggap darurat, maka PPEJ yang dulunya bernama PPLH Regional Jawa bersama-sama dengan Asdep Pengelolaan Sampah, BLH Propinsi DIY, Pemkab Sleman, LSM Lestari dan Komunitas Jejaring Sampah DIY melakukan serangkaian pembicaraan yang disertai kunjungan lapangan dan bersepakat melakukan pengelolaan sampah di pengungsian.

Pada awalnya Posko Pengelolaan Sampah akan didirikan di Posko Pengungsi Desa Hargobinangun, akan tetapi pada tanggal 05 Nopember 2010 terjadi erupsi tahap 2, dimana eskalasi lebih besar dibandingkan erupsi tahap 1, sehingga mengharuskan Posko Hargobinangun juga direlokasi menuju Stadion Maguwoharjo.

Sehari setelah itu, pada tanggal 06 Nopember 2010 didirikan POSKO Pengelolaan Sampah di Stadion Maguwoharjo (Posko 1) dan pada tanggal 10 Nopember 2010 didirikan POSKO yang ke-2 di Gedung Gelanggang Pemuda (Youth Center) Kronggahan.

Tujuan utama didirikannya kedua Posko ini adalah :
1. Upaya terapan strategis dalam percepatan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2008;
2. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tanggap darurat merapi sekaligus memberikan ketrampilan dasar
pengolahan sampah (Organik dan Anorganik);
3. Memberikan solusi alternatif pekerjaan antar waktu, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi berbasis
pengolahan sampah.

 

Lebih lanjut, hubungi Agus (LSM Lestari), Vince (LPSM Bina Daya Kasih), KLH/PPEJ14

Budidaya Lingkungan Pondok Pesantren

Gontor Putri 3 Menuju Ponpes Berwawasan Lingkungan
Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 yang berlokasi di Kabupaten Ngawi ini,  bertekad menjadi pondok pesantren yang berwawasan lingkungan.Dengan memperhatikan penghuni sebanyak 2000 orang santri, lokasinya yang terletak disekitar lahan pertanian dan hutan, maka potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan relatif beresiko buruk terhadap iklim mikro di kawasan tersebut. Untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas SDM/kelembagaan lingkungan, maka PPEJ bersama Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kab. Ngawi, serta didukung oleh LSM Lestari (Yogyakarta) dan LPSM Binadaya Kasih (Magelang) melaksanakan kegiatan bertajun komunikasi lingkungan.

Kegiatan yang dikemas berupa kampanye, publikasi maupun pelatihan dilaksanakan  dalam rangka membangun komitmen terhadap kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang dihadapi pondok. Untuk dapat mewujudkan Gontor Putri 3 menuju pondok pesantren yang berwawasan lingkungan sekaligus mewujudkan kesejahteraan lingkungan dalam kaidah ekonomi hijau, maka tema yang diusung adalah budidaya lingkungan. Dengan tema ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan bertumpu pada karakter lokal sehingga mampu menciptakan siklus/mata rantai ekosistem kawasan sekitar pondok dan DAS Bengawan Solo.

KESIMPULAN
Secara umum permasalahan terkait lingkungan hidup yang dihadapi pondok Gontor Putri 3 adalah (1) pengelolaan air, baik air bersih, air limbah, maupun air hujan; (2) pengelolaan sampah, baik organik maupun anorganik; (3) kapasitas kelembagaan/SDM pengelola lingkungan.Setelah dilakukan identifikasi masalah dan pembahasan pemecahannya  menggunakan metode PRA (partisipatory rural apraisal), maka dapat disederhanakan solusinya adalah :
1.  INFRASTRUKTUR
a)    Penyempurnaan instalasi dan pengolahan air bersih;
b)    Pembuatan instalasi dan pengolahan air limbah (BIOGAS);
c)    Pembuatan sumur resapan (air Hujan);
d)    Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah;
e)    Pemetaan dan penambahan RTH.
2.  SUPRASTRUKTUR berupa penguatan kapasitas SDM/kelembagaan pengelola lingkungan di kawasan pondok.

SARAN TINDAK
1,  Menumbuhkembangkan pola 3R (reduse, reuse, recycle) menuju kawasan zero waste;
2.  Menumbuhkembangkan pola pertanian organik menuju kawasan lumbung organik;
3.  Menumbuhkembangkan pola pengelolaan lingkungan yang terintegrasi (limbah cair, sampah dan RTH) menuju
pondok pesantren yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan ekonomi hijau;
4. Mewujudkan budidaya lingkungan dengan menerapkan prinsip berfikir global berperilaku lokal.

 

Untuk lebih lanjut, hubungi Wirjono Kabid IPSILH PPEJ.