Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan

Tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan adalah menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Lingkungan Hidupdalam bidang pengelolaan sampah dan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, mempunyai fungsi:

 

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah dan pertamanan ;
  2. Penyusunan informasi bidang pengelolaan sampah dan pertamanan tingkat kabupaten/kota;
  3. Penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sampah;
  4. Penetapan kebijakan dan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  5. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada masyarakat dan pelaku kegiatan usaha ;
  6. Pembinaan pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) kepada masyarakat dan pelaku kegiatan usaha ;
  7. Penyediaan fasilitas pendaur-ulangan sampah;
  8. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  9. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  10. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  11. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  12. Pengawasan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ;
  13. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  14. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  15. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  16. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  17. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  18. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  19. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  20. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  21. Pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
  22. Pelaksanaan pengaturan, penataan dan pengelolaan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
  23. Pelaksanaan penghijauan pada taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
  24. Pelaksanaan pemeliharaan, penataan dan pengendalian tanaman pada jalur hijau;
  25. Pelaksanaan kebersihan taman kota dan hutan kota;
  26. Pelaksanaan pendataan/inventarisasi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
  27. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait di bidang pemanfaatan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
  28. Pelakuan pemrosesan rekomedasi teknis pemasangan reklame yang akan didirikan di taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
  29. Pelaksanaan pembangunan taman baru, peningkatan sarana dan prasarana rekreasi dan olah raga pada taman/ hutan kota/ jalur hijau dan zona penyangga yang dikelola oleh pemerintah kabupaten;
  30. Penyiapan inventarisasi dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan dan pertamanan serta pengembangan teknologinya;
  31. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan bidang sarana dan prasarana pelayanan kebersihan dan pertamanan serta pengembangan teknologinya;
  32. Penyiapan bahan, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan;
  33. Penyiapan dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan;
  34. Penyiapan dan pelaksanaan penyimpanan dan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan;
  35. Penyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi sarana kebersihan dan pertamanan;
  36. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.