Profil Kehati Kabupaten Jombang Tahun 2011

resize_53519kelapagenjah

Latar Belakang

Kabupaten Jombang adalah salah satu kabupaten yang memiliki luas hutan terbesar di Jawa Timur, yaitu 20.085,242 ha. Dalam penelitian yang dilakukan oleh ECOTON tahun 2011, di kawasan Pegunungan Wonosalam Jombang ditemukan kurang lebih 150 jenis burung dimana sekitar 10% merupakan jenis yang dilindungi berdasarkan IUCN Redlist. Selain kaya akan keanekaragaman spesies hewan, Kabupaten Jombang juga memiliki keanekaragaman jenis tanaman kayu yang langka  seperti pohon adem ati, cembirit, dan pohon kendaraan, yang sudah sulit ditemui. Besarnya luasan hutan, keanekaragaman hayati yang tinggi, iklim yang sejuk, mata air yang melimpah dan kesuburan tanah adalah faktor – faktor  yang menarik banyak orang untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa memikirkan kelestarian lingkungan.

Kuatnya tekanan antropogenik yang mengeksploitasi seperti perambahan hutan, perburuan ilegal satwa yang dilindungi, over eksploitasi sumberdaya kehati terhadap ekosistem yang ada menyebabkan semakin cepatnya keanekaragaman hayati yang menghilang. Tidak adanya catatan atau data awal keanekaragaman hayati yang terdapat di suatu wilayah menyebabkan tidak diketahui seberapa besar keanekaragaman hayati yang telah hilang dan jenis mana sajakah yang telah mengalami penurunan populasi sehingga terjadi perubahan status. Untuk itu penting dilakukan penyusunan profil keanekaragaman hayati yang dapat digunakan sebagai database keanekaragaman hayati. Dengan adanya profil keanekaragaman hayati maka baik pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kekayaan hayati daerahnya dan seberapa besar ancaman yang ada terhadap kelestariannya.

Keanekaragaman hayati meliputi beberapa tingkatan, yaitu ekosistem, spesies, dan di dalam spesies atau genetik. Spesies tumbuhan atau tanaman dan spesies hewan atau binatang secara bersama-sama membentuk suatu masyarakat. Kumpulan makhluk hidup ini bersama lingkungan fisiknya secara menyatu membentuk ekosistem. Ekosistem dapat berbentuk alami, dapat juga buatan/binaan manusia. Di dalam ekosistem alami dan ekosistem buatan/binaan terdapat juga keanekaragaman. Keanekaragaman ekosistem,  baik yang alami maupun yang buatan/binaan diidentifikasi telah memberikan berbagai manfaat. Bila di suatu daerah terdapat lebih banyak ragam ekosistem, lebih besar pula peluang bagi daerah pemiliknya untuk memanfaatkan keanekaragaman ekosistem ini. Ekosistem pun dapat memberikan kontribusi manfaatnya dalam bentuk barang dan jasa.

Tingginya tingkat keanekaragaman hayati suatu daerah memberikan peluang pemanfaatan yang lebih tinggi, karena semakin banyaknya pilihan dan cadangan (dalam bentuk barang dan jasa) yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, daerah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar pula untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati dan bagian-bagiannya. Jelaslah bahwa keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungannya, baik dalam bentuk moneter maupun non moneter. Untuk mewujudkan manfaat keanekaragaman hayati secara nyata dan berkelanjutan, penguasaan pengetahuan dan tersedianya dokumen mengenai keanekaragaman hayati merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh daerah.

Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun profil keanekaragaman hayati ini untuk menginventarisasi potensi keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Kabupaten Jombang sebagai asset pembangunan yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Penyusunan dilakukan dengan  mengikuti panduan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang bertujuan untuk menginventarisasi keanekaragaman ekosistem dan keanekaragaman species yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, potensi – potensi pemanfaatannya serta ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Sasaran dari pembuatan profil keanekaragaman hayati adalah tersedianya database keanekaragaman hayati dari berbagai sudut pandang yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah kabupaten.

Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang merupakan gambaran keanekaragaman hayati yang dimiliki atau terdapat di wilayah Kabupaten Jombang. Profil keanekaragaman hayati daerah mempunyai manfaat dan nilai penting bagi Kabupaten Jombang sebagai data dasar mengenai keanekaragaman hayati Kabupaten Jombang dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penyusunan strategi dan rancang tindak pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.

Dasar Hukum

Penyusunan profil keanekaragaman hayati mengacu pada peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, serta pengelolaan kawasan lindungyang meliputi :
1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang PengesahanUnited Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
3.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
4.  Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000  tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
6.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004  tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006  tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
11.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12.   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup;
13.   Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru;
14.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
15.   Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
16.   Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;
17.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
18.   Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan;
19.   Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
20.   Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
21.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23.   Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24.  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
25.  Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
26.   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *